Di era digital saat ini, keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan transparan. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya bersifat konseptual sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur dan jurnal, tetapi juga telah diimplementasikan secara nyata melalui platform digital, salah satunya pada PPID Kabupaten Merangin.
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian serta pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik. Melalui peran ini, PPID memastikan bahwa setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang disediakan juga harus akurat, terpercaya, dan tidak menyesatkan, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Keberadaan PPID memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi, sekaligus mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka. Selain itu, aturan teknis lainnya juga ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya, PPID memiliki fungsi yang sangat strategis. PPID tidak hanya mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, tetapi juga melayani permohonan informasi dari masyarakat, melakukan klasifikasi informasi, serta menentukan informasi yang dapat dipublikasikan maupun yang dikecualikan. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan layanan informasi publik serta mengembangkan sistem pelayanan informasi yang semakin efektif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
Struktur organisasi PPID umumnya terdiri dari PPID utama yang bertanggung jawab secara keseluruhan, serta PPID pelaksana yang berada di unit kerja masing-masing. Struktur ini didukung oleh bidang pengelolaan informasi, bidang pelayanan informasi, dan tim pertimbangan. Dengan struktur yang jelas, pengelolaan informasi publik dapat berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Informasi publik yang dikelola oleh PPID terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta dalam kondisi tertentu, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif atau strategis.
Di era digital, peran PPID semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama pelayanan. Berbagai platform seperti website resmi instansi, media sosial, hingga sistem layanan berbasis elektronik atau e-PPID digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan layanan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Meskipun memiliki peran yang sangat penting, PPID juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta pengelolaan data yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan inovasi yang berkelanjutan dari setiap badan publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.
Secara keseluruhan, PPID merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan pengelolaan informasi yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung jalannya pemerintahan. Keberadaan PPID pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. (Khairunnnisa/Diskominfo)
Bangko – Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Merangin, Ahmad Khoiruddin AS, memimpin Apel Pagi dengan menyampaikan kabar duka cita atas wafatnya Bapak Edi Irwantomi. Dalam kesempatan tersebut, Kadis Kominfo juga memimpin pembacaan Surat Al-Fatihah sebagai bentuk penghormatan awal.
Menurut Ahmad Khoiruddin AS, yang akrab disapa Akhoi, almarhum Edi Irwantomi memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. Beliau pernah mengabdi di bagian Humas Sekretariat Daerah sebelum bergabung di Dinas Kominfo, dan terakhir bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Merangin. Segala dedikasi dan jasa yang telah diberikan senantiasa menjadi kenangan dan tidak akan terlupakan.
Usai pelaksanaan apel, Akhoi mengajak seluruh jajaran untuk melaksanakan takziah ke rumah duka yang berlokasi di Bangko Tinggi. Di sana, dilaksanakan pembacaan Surat Yasin dan Tahlil secara bersama-sama.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan keluarga besar Dinas Kominfo, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala pengabdian yang telah diberikan. Semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT,” ujar Akhoi.
Akhoi juga menyampaikan pesan agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan. Semoga almarhum diangkat derajatnya, mendapat husnul khotimah, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
Bangko – Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berupaya memaksimalkan pelayanan akses internet bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), area pelayanan publik, serta sentra industri di Kabupaten Merangin.
Kepala Dinas Kominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin AS, menyatakan bahwa ketersediaan jaringan internet pemerintah di Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Merangin bertujuan untuk mendukung promosi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah. Fasilitas ini juga disediakan sebagai kemudahan bagi masyarakat yang berkunjung, sehingga Sentra IKM dapat berfungsi optimal sebagai pusat produksi dan pemasaran.
“Kami mengundang masyarakat Kabupaten Merangin dan sekitarnya untuk berkunjung serta berbelanja berbagai produk unggulan dan oleh-oleh khas daerah, mulai dari kuliner berupa makanan ringan, kerajinan tangan hingga batik, yang tersedia di Sentra IKM Merangin,” ujarnya.
Diharapkan, Sentra IKM Merangin dapat menjadi destinasi pilihan utama yang terus berkembang dan maju demi kesejahteraan masyarakat menuju Merangin BARU 2030.
BANGKO — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Merangin pada Senin (13/4), bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merangin.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Merangin, Yudhi Fri Amara, SST., M.E., didampingi tiga orang staf BPS. Kehadiran rombongan BPS disambut hangat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, Ahmad Khoiruddin AS, S.I.P., M.M., bersama Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (PLIKP), Erwandi, S.Ag., serta tiga staf dari bidang terkait.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara BPS dan Diskominfo Kabupaten Merangin, khususnya dalam menghadapi pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Merangin. Fokus utama diskusi adalah penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas data, serta kesiapan dokumen pendukung dalam pelaksanaan EPSS.
BPS Kabupaten Merangin menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Diskominfo Kabupaten Merangin menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola statistik sektoral yang lebih baik.
Melalui kolaborasi yang solid antara BPS dan Diskominfo, diharapkan Kabupaten Merangin dapat meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang lebih tinggi dibandingkan hasil penilaian EPSS terakhir pada tahun 2024.
Ke depan, BPS dan Diskominfo Kabupaten Merangin berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan data statistik yang berkualitas.(Charmen-Zeri/Diskominfo)
Oleh: Ahmad Khoiruddin AS, S.IP., MM
Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Bagi yang dikaruniai kelebihan rezeki oleh Allah SWT, wajib mengeluarkan zakat dan sangat dianjurkan untuk bersedekah demi kebaikan sesama.
Begitu pula dalam kehidupan bernegara, ada kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
Lalu, kenapa kita harus membayarnya?
Jawabannya sederhana: Karena Pajak dan Retribusi Daerah adalah sumber dana utama yang menjadi penyokong pembangunan di daerah kita.
Kabupaten Merangin yang terus berupaya maju dan membangun, tentu tidak bisa lepas dari partisipasi dan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Pembangunan jalan, fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan berbagai kemajuan lainnya, sebagian besar dibiayai dari uang pajak dan retribusi yang kita bayarkan.
Oleh karena itu, melalui Dinas Kominfo, kami mengajak seluruh masyarakat yang memiliki kewajiban, mari segera lunasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun 2026 ini.
Pajak dan retribusi itu bermacam-macam jenisnya, antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir , Pajak Hiburan, serta berbagai jenis Pajak dan Retribusi Daerah lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Meski jenisnya beragam, tujuannya satu: untuk kemajuan bersama.
Bagi masyarakat Kabupaten Merangin yang akan membayar Pajak dan Retribusi Daerah, pembayaran dapat dilakukan melalui:
Loket pelayanan di Kantor BPPRD Kabupaten Merangin
Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor PTSP Kabupaten Merangin
