oleh Diskominfo Merangin | Jumat, 24 April, 2026 | Artikel
Oleh: Ahmad Khoiruddin AS, S.IP., MM
(Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin)
Media sosial hadir sebagai wadah yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berekspresi, berpendapat, dan berinteraksi. Namun, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas atau bisa dilakukan semena-mena.
Kita bebas menulis status, mengunggah foto, maupun membagikan video, namun jangan sampai segala hal dilakukan tanpa filter. Jangan jadikan media sosial sebagai tempat untuk meluapkan emosi, menyebarkan kebencian, atau memposting hal-hal yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain.
Mengkritik itu boleh, bahkan menjadi hak setiap warga negara. Namun, kritik tersebut harus didasari oleh kebenaran, data yang akurat, dan disampaikan dengan bahasa yang santun serta membangun, bukan untuk menjatuhkan atau memfitnah.
Di Indonesia ada aturan hukum yang mengatur hal ini. Ada UU ITE yang memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang menyebarkan berita bohong (hoax), ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik.
Oleh karena itu, gunakanlah jari-jemari kita untuk menulis dan membuat konten yang baik, positif, serta bermanfaat. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, bukan sarana untuk menjerumuskan diri sendiri ke dalam masalah hukum.
(Kominfo Merangin)
oleh Diskominfo Merangin | Kamis, 23 April, 2026 | Artikel
Oleh: Ahmad Khoiruddin AS, S.IP., MM
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
Di era keterbukaan informasi publik saat ini, peran media sangatlah vital dan tidak bisa dipisahkan dari roda pemerintahan. Media bukan lagi sekadar penonton, melainkan mitra strategis yang memiliki tanggung jawab besar.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pintu gerbang informasi pemerintah, mengajak seluruh insan pers dan media untuk bersinergi kuat dalam menyukseskan publikasi pembangunan daerah.
Ada beberapa peran penting bersama.
📢 Jembatan Informasi yang Akurat
Bersama-sama menyampaikan kebijakan, program, dan capaian kerja pemerintah kepada masyarakat secara jelas, benar, dan dapat dipercaya. Masyarakat berhak tahu, dan kita wajib sampaikan.
🤝 Mitra Strategis Pembangunan
Media dan Kominfo adalah satu tim. Kami menyediakan data dan informasi, Anda mengemasnya menjadi berita yang menarik. Kolaborasi ini kunci suksesnya komunikasi publik.
⚖️ Keseimbangan antara Kontrol dan Konstruktif
Media memiliki fungsi kontrol, namun tetap harus menjunjung tinggi objektivitas. Kritikan sangat kami harapkan untuk perbaikan, namun tetap disampaikan dengan cara yang santun dan membangun, bukan untuk memecah belah.
🌐 Memperkuat Citra Positif Daerah
Melalui tulisan dan liputan yang positif, kita bersama-sama mempromosikan potensi daerah, wisata, dan investasi agar Merangin semakin dikenal dan maju.
✅ Menangkal Hoaks dan Informasi Salah
Dengan kecepatan dan ketepatan penyebaran informasi resmi dari pemerintah, kita bersama menjaga situasi kondusif dan menangkal berita bohong yang meresahkan.
Mari kita satukan visi dan misi, jalin komunikasi yang baik, dan bekerja sama profesional demi terwujudnya masyarakat yang terinformasi, cerdas, dan maju.
Sinergi Kuat, Informasi Tepat, Merangin Jaya!
(Kominfo Merangin)
oleh Diskominfo Merangin | Rabu, 22 April, 2026 | Artikel
Bangko – Transformasi digital di lingkungan pemerintahan terus bergerak maju, termasuk di Kabupaten Merangin. Salah satu wujud nyatanya adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang kini menjadi bagian penting dalam tata kelola administrasi. Melalui layanan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), penggunaan TTE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, serta keabsahan dokumen resmi pemerintah daerah.
Berdasarkan poster sosialisasi yang dirilis Diskominfo Kabupaten Merangin, alur penerbitan sertifikat elektronik untuk TTE dirancang cukup sistematis. Proses dimulai dari pengajuan permohonan oleh OPD, dilanjutkan dengan verifikasi awal, disposisi atau persetujuan, hingga pemeriksaan berkas. Setelah dinyatakan lengkap, sertifikat elektronik diterbitkan melalui portal resmi BSrE. Tahapan ini kemudian diikuti dengan uji coba sertifikat, dokumentasi kegiatan, hingga penyusunan dan pengiriman surat tanggapan kepada pemohon. Seluruh proses ini diklaim dapat diselesaikan relatif cepat, yakni sekitar satu hari untuk tiap tahapan utama.
Tak hanya alur internal, Diskominfo juga menyediakan panduan pendaftaran bagi pengguna. Masyarakat atau aparatur dapat memulai dengan membuat akun pada layanan Kominfo, kemudian login menggunakan email resmi pemerintah. Selanjutnya, pemohon diwajibkan mengirimkan surat permohonan dengan data lengkap sebelum melakukan aktivasi akun TTE melalui email. Tahap akhir adalah konfirmasi aktivasi, yang menandakan akun sudah siap digunakan untuk menandatangani dokumen secara digital.
Kehadiran TTE menjadi solusi atas kebutuhan birokrasi modern yang menuntut kecepatan tanpa mengorbankan aspek legalitas. Dengan sistem ini, proses penandatanganan dokumen tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik, sehingga mempercepat layanan publik dan mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, keamanan dokumen juga lebih terjamin karena setiap tanda tangan elektronik telah tersertifikasi dan dapat diverifikasi keasliannya.
Melalui sosialisasi seperti yang tergambar dalam poster tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin tampak serius mendorong adopsi TTE secara luas. Ke depan, implementasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja internal pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya. (khairunnisa/kominfo)
Daftar Pustaka:
-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
-
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2020). Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik.
-
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Panduan Implementasi Tanda Tangan Elektronik.
-
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. (2024). Poster SOP dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikat Elektronik (TTE).
oleh Diskominfo Merangin | Rabu, 22 April, 2026 | Artikel
Oleh. Ahmad Khoiruddin AS, S.IP., MM
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
Media sosial, apa pun jenis dan platformnya, saat ini telah menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan maupun menyebarkan informasi. Hampir setiap aspek kehidupan kini terhubung dengan dunia maya.
Namun demikian, tidak semua informasi yang beredar itu baik dan bermanfaat. Masih banyak oknum yang memanfaatkan ruang digital ini untuk menyebarkan situs maupun konten negatif yang meresahkan.
Konten pornografi, ujaran kebencian, politik adu domba, berita yang memfitnah atau membenarkan yang salah, hingga serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab masih sering menghiasi linimasa kita. Padahal, Undang-Undang ITE dan peraturan perundang-undangan lainnya telah jelas mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus memiliki komitmen kuat untuk menerapkan Bermedia Sosial Sehat. Mari kita hindari dan jauhi pornografi, penyebaran kebencian, kebohongan, berita palsu (hoaks), budaya mengeluh yang tidak konstruktif, serta kebiasaan membuka aib orang lain.
Sesungguhnya, kemajuan teknologi digitalisasi ditentukan oleh kualitas penggunanya. Jika kita cerdas dan bijak dalam memanfaatkannya, maka media sosial akan menjadi sarana yang indah, positif, dan membawa kemaslahatan bagi banyak orang.
Saatnya kita bertransformasi. Saatnya Bermedia Sosial Sehat, agar ruang digital kita menjadi lebih bersih, positif, dan bermartabat, mencerminkan bangsa yang maju dan beradab.
(Kominfo Merangin)
oleh Diskominfo Merangin | Selasa, 21 April, 2026 | Artikel
Oleh: Ahmad Khoiruddin AS, S.IP., MM
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
Setiap tanggal 21 April selalu menjadi momentum yang istimewa dan bermakna mendalam bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal itulah lahir seorang perempuan hebat yang kelak menjadi pelopor emansipasi di tanah air. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini.
Nama itu tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Namun, nilai dan semangat perjuangannya harus terus diingatkan, terutama kepada generasi muda, agar tidak pernah lekang oleh waktu. Seorang perempuan yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879, dengan latar belakang budaya yang kental, namun memiliki visi yang jauh ke depan.
Perjuangan Kartini sungguh luar biasa. Lewat kumpulan surat-suratnya yang kemudian dibukukan dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, beliau membuka jalan bagi kesetaraan dan pendidikan bagi wanita.
Namun, makna perjuangan beliau tidak hanya soal kesamaan hak, tetapi juga tentang keseimbangan. Kartini mengajarkan bahwa wanita bisa berprestasi, berkarya, dan berkontribusi bagi kemajuan, namun tetap menjalankan peran mulianya sebagai istri yang setia bagi suaminya, serta ibu yang penuh kasih bagi anak-anaknya. Wanita adalah penjaga benteng rumah tangga yang kokoh.
Kita tidak bisa memungkiri bahwa keberhasilan seorang suami, keharmonisan lingkungan, hingga kemajuan negara tidak akan lepas dari peran besar seorang wanita. Oleh karena itu, derajat dan posisi wanita sungguh luar biasa dan sangat strategis.
Di momen peringatan Hari Kartini ini, mari kita jadikan ini bukan sekadar seremonial atau perayaan belaka, tetapi sebagai pengingat untuk menempatkan wanita pada posisi yang terhormat, mulia, dan sesuai dengan tempatnya.
Teruslah berkarya dan melangkah maju, wahai wanita Indonesia, khususnya para wanita di Kabupaten Merangin yang kita cintai! 🇮🇩🌸✨
oleh Diskominfo Merangin | Kamis, 16 April, 2026 | Artikel
Di era digital saat ini, keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan transparan. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya bersifat konseptual sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur dan jurnal, tetapi juga telah diimplementasikan secara nyata melalui platform digital, salah satunya pada PPID Kabupaten Merangin.
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian serta pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik. Melalui peran ini, PPID memastikan bahwa setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang disediakan juga harus akurat, terpercaya, dan tidak menyesatkan, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Keberadaan PPID memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi, sekaligus mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka. Selain itu, aturan teknis lainnya juga ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya, PPID memiliki fungsi yang sangat strategis. PPID tidak hanya mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, tetapi juga melayani permohonan informasi dari masyarakat, melakukan klasifikasi informasi, serta menentukan informasi yang dapat dipublikasikan maupun yang dikecualikan. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan layanan informasi publik serta mengembangkan sistem pelayanan informasi yang semakin efektif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
Struktur organisasi PPID umumnya terdiri dari PPID utama yang bertanggung jawab secara keseluruhan, serta PPID pelaksana yang berada di unit kerja masing-masing. Struktur ini didukung oleh bidang pengelolaan informasi, bidang pelayanan informasi, dan tim pertimbangan. Dengan struktur yang jelas, pengelolaan informasi publik dapat berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Informasi publik yang dikelola oleh PPID terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta dalam kondisi tertentu, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif atau strategis.
Di era digital, peran PPID semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama pelayanan. Berbagai platform seperti website resmi instansi, media sosial, hingga sistem layanan berbasis elektronik atau e-PPID digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan layanan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Meskipun memiliki peran yang sangat penting, PPID juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta pengelolaan data yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan inovasi yang berkelanjutan dari setiap badan publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.
Secara keseluruhan, PPID merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan pengelolaan informasi yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung jalannya pemerintahan. Keberadaan PPID pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. (Khairunnnisa/Diskominfo)
